Komersialisasi Parkir Green Pramuka City = Pelanggaran Undang-Undang

Komersialisasi Parkir Green Pramuka City = Pelanggaran Undang-Undang

Izin Green Pramuka City adalah rusunami (rumah susun sederhana milik) (Disperum Pemprov DKI Jakarta, 21 Juni 2016)

Komersialisasi lahan parkir Rusun Green Pramuka City

Komersialisasi lahan parkir Rusun Green Pramuka City

Warga Green Pramuka City saat ini bagaikan sudah jatuh, masih ditimpa tangga. Selain membayar IPL termahal di kelasnya dan minus transparansi yang ditetapkan sepihak oleh pengelola, pengembang dan pengelola Green Pramuka City juga terindikasi semakin gencar melakukan berbagai tindakan-tindakan yang melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.

Komersialisasi Parkir Rusun Green Pramuka City

Komersialisasi Parkir Rusun Green Pramuka City

Salah satu indikasi pelanggaran UU oleh Pengembang dan Pengelola Green Pramuka City adalah komersialisasi lahan parkir Rusun Green Pramuka City.

Komersialisasi lahan parkir Rusun Green Pramuka City merupakan pelanggaran amanat UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun, perlu diketahui sebagai berikut:

Pertama. Bahwa benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama (Pasal 1 angka 6 UU Rusun).

Yang dimaksud benda bersama yaitu, antara lain, adalah ruang pertemuan, tanaman, bangunan pertamanan, bangunan sarana sosial, tempat ibadah, tempat bermain, dan tempat parkir yang terpisah atau menyatu dengan struktur bangunan rumah susun. (Penjelasan Pasal 25 Ayat (1)).

Bahwa dengan demikian tempat parkir adalah termasuk benda bersama yang dimiliki bersama oleh warga serara tidak terpisah untuk pemakaian bersama. Tempat parkir sebagai benda bersama tidak bisa dipisah-pisah apalagi dibatasi penggunaannya.

Kedua. Bahwa pengelolaan benda bersama diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1) dan (2).

Pasal 56 Ayat 1. Pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan operasional , pemeliharaan, dan perawatan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Pasal 57 Ayat 1. Dalam menjalankan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), pengelola berhak menerima sejumlah biaya pengelolaan.

Pasal 57 Ayat 2. Biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemilik dan penghuni secara proporsional.

Ketiga. Bahwa dengan demikian siapapun dilarang melakukan komersialisasi terhadap seluruh lahan parkir yang merupakan benda bersama. Tempat parkir adalah termasuk benda bersama yang biaya pemeliharaannya sudah termasuk dalam BIAYA PENGELOLAAN yang sudah dibayarkan penghuni setiap bulannya, dikenal sebagai Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL).

Pasal 56 ayat 1 UU Rusun menyatakan, “Pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama”. Dengan demikian biaya pengelolaan tempat parkir  sudah tercakup IPL.

Keempat. Bahwa jika ada pihak-pihak yang memaksakan komersialisasi tempat parkir milik bersama warga tersebut maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap UU Rusun.

Area parkir adalah benda bersama, milik bersama dan kepemilikannya tidak bisa dipisah-pisah dengan alasan apapun, termasuk pemisahan area non komersil dan komersil (Parkir VIP). Tempat parkir tidak bisa dipisah-pisah karena dibangun di atas tanah bersama dan menjadi benda bersama.

Kelima. Bahwa mengalihfungsikan benda bersama menjadi area komersial (Parkir VIP), dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana Pasal 111 ayat 1 UU Rusun, Setiap orang yang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama dalam pembangunan atau pengelolaan rumah susun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

 

Hormat Kami

PPPSRS Green Pramuka City

 

 

Tinggalkan Balasan